DNA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI telah menyampaikan pandangannya atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu, pada Sidang Paripurna DPRRI Kamis Kemarin.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang harus dikritisi maupaun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh FPKS.
Pertama, papar Jazuli, angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5% sesungguhnya menyelisihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 yang sebesar 6-7%. Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras pemerintah.
Kedua, Fraksi PKS menilai potensi ekonomi masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas. Sayangnya pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural ekonomi.
Ketiga, jargon trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika. Bagaimana roadmapnya, apa basis industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita sulit menjadi bangsa prosuden.
“Usul Fraksi PKS, hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang kita perkokoh, dan untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi serta kebijakan yang berpihak,” ujar Jazuli.
Keempat, lanju Jazuli, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka 13.400 per dollar. Sebagai nahkoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan eksesif untuk mengatasi dampaknya bagi pelemahan daya beli rakyat.
Kelima, pemerintah menetapkan target pendapatan negara 1.848 triliun dimana dari sumber perpajakan sebesar 1.565 triliun (naik 5,1%). Pemerintah perlu efektifkan pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu sesungguhnya juga jauh dari optimal.
“Tax ratio selama beberapa tahun yang stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih sangat mungkin ditingkatkan,” imbuh Jazuli.
Keenam, alokasi belanja infrastruktur sebesar 313 triliun meningkat 23 triliun harus konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi.
“Pemerintah juga jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi termasuk proyek bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat dampaknya,” ujar Jazuli.
Ketujuh, anggaran kesehatan 106 triliun (5% dari belanja negara) telah memenuhi amanat Undang-Undang (UU) 36/2009 tentang kesehatan. Untuk itu pemerintah harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk saat ini.
Kedelapan, transfer daerah naik menjadi 782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L. Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank daerah.
Kesembilan, dana desa juga alami peningkatan menjadi 46,98 triliun (6% dari target 10 persen). Ke depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU 6/2014 tentang desa (10%) seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi percepatan pembangunan desa.
“Dana desa harus jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber korupsi/penyelewengan baru,” tambah Jazuli.
Kesepuluh, alokasi subsidi nonenergi melalui bantuan-bantuan sosial nilainya 80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangnn sampai melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.
“Fraksi PKS akan serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan (pada saat yang sama) meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas politisi PKS asal Banten itu.(dna/ril)
sumber : http://dnaberita.com/berita-4609-ini-poin-penting-pandangan-fpks-dpr-atas-nota-keuangan-pemerintah-dan-rapbn-2016.html
