Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum buka-bukaan soal perhitungan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi di tengah harga minyak dunia yang sedang anjlok hingga level USD30/barel.
“Pemerintah (sebaiknya) buka secara transparan perhitungan harga pokok BBM di saat harga minyak mentah dunia terus menurun belakangan ini,” ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Menurut Jazuli, akibat tidak ada transparansi pemerintah mengabaikan kewajibannya mengevaluasi harga BBM jenis premium dan pertamax sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tahun 2015. “Harga minyak dunia sudah turun. Malaysia saja menjual BBM setara pertamax plus dengan harga yang kalau dalam rupiah sekitar Rp5.600/liter,” ungkapnya.
Sementara, lanjut Jazuli, pemerintah pada awalnya memutuskan untuk tidak menentukan harga BBM secara tetap, namun berdasarkan kajian minyak dunia dengan evaluasi tiap 3 bulan. Ketika harga turun, pemerintah perlu buktikan konsistensinya.
Jazuli menilai seharusnya harga pokok premium sebesar Rp5.700/liter. Namun, pemerintah memiliki perhitungan sendiri sebesar Rp6.900/liter. “Ada selisih yang belum dibuka secara transparan kepada publik,” tandasnya.
Adapun pada Januari 2016, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level USD31,41/barel, turun USD1,75 atau 5,28% dibanding bulan sebelumnya. Sementara, minyak jenis Brent jatuh sebesar USD1,99 menjadi USD31,56/barel, angka ini level terendah sejak April 2004
