“Soal penetapan bencana nasional ini semata-mata bagaimana upaya kita untuk menghadirkan proses tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi yang lebih kuat dan tuntas dengan dukungan penuh sumber daya nasional termasuk pendanaan APBN yang memang tersedia dana on call untuk kondisi bencana nasional,” ujar Ketua F-PKS DPR Jazuli Juwaini, Selasa (21/8/2018).
Mengingat intensitas gempa yang masih terus terjadi dan banyaknya korban yang belum atau minim tersentuh bantuan, Jazuli memandang sudah saatnya status bencana nasional ditetapkan. Prioritas utama pemerintah, katanya, ialah menyelamatkan rakyat.
Anggota Komisi I DPR dapil Banten ini sangat tak setuju andai pemerintah masih menghitung untung-rugi dalam penetapan bencana nasional di gempa Lombok, NTB. Mengacu kepada fakta bahwa korban gempa dan dampak kerusakan yang masif serta lumpuhnya ekonomi, hitung-hitungan untung rugi dalam penetapan status bencana nasional sangat tidak tepat.
Dilanjutkan Jazuli, jika pemerintah terus menimbang efek negatif pariwisata bila status bencana nasional ditetapkan, itu juga kurang tepat. Penanganan dampak gempa yang cepat dianggap Jazuli dengan sendirinya dapat memulihkan kondisi pariwisata Lombok.
“Sekarang saja sudah muncul kritisme dan suara-suara miring dari masyarakat internasional soal besarnya korban dan lambatnya penanganan bencana. Artinya kepercayaan internasional termasuk wisatawan sangat ditentukan dari kecepatan dan keefektifan penanganan bencana,” kritik dia.
“Kita berharap dengan penetapan bencana nasional penanganan bencana lebih baik, cepat dan efektif,” pungkas Jazuli. https://news.detik.com/berita/4176499/pks-terus-desak-gempa-lombok-ditetapkan-jadi-bencana-nasional
