Banten Maju : Tiga Strategi, Satu Tujuan
Oleh: Dr. Jazuli Juwaini, MA, MM
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II
Banten adalah provinsi dengan modal pembangunan yang sangat besar. Letaknya strategis di ujung barat Pulau Jawa, menjadi penghubung Jawa dan Sumatera, berdekatan dengan pusat perekonomian nasional, serta memiliki kawasan industri, pelabuhan, jaringan transportasi, potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber daya manusia yang besar. Banten semestinya tidak hanya tumbuh sebagai kawasan penyangga Jakarta, tetapi juga tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
Namun, potensi besar tidak otomatis menghasilkan kemakmuran yang merata. Tantangan pembangunan Banten bukan semata-mata bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkecil kesenjangan antarkabupaten/kota.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen pada 2025, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun. Pada semester I 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan modal yang patut dijaga dan dikembangkan. Akan tetapi, capaian pertumbuhan perlu dibaca bersama persoalan kesejahteraan dan pemerataan. Pada Maret 2026, penduduk miskin di Banten tercatat sekitar 746,73 ribu orang atau 5,38 persen. Sementara itu, IPM Banten pada 2025 sebesar 77,25, dengan perbedaan yang nyata antara Kota Tangerang Selatan yang mencapai 84,81 dan Kabupaten Lebak sebesar 69,24. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa kemajuan Banten belum dirasakan secara seragam (BPS Banten).
Karena itu, agenda pembangunan Banten perlu bergerak dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pembangunan yang produktif, inklusif, dan terukur. Kita membutuhkan strategi yang fokus, berkesinambungan, serta didukung kepemimpinan yang terbuka terhadap inovasi. Menurut saya, ada tiga strategi utama yang perlu diperkuat.
Pertama, mempercepat hilirisasi industri dan memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal
Banten memiliki basis industri dan akses pasar yang kuat. Posisi geografisnya strategis, konektivitasnya relatif berkembang, dan ekosistem industri telah tumbuh di sejumlah kawasan. Modal ini harus diubah menjadi rantai nilai ekonomi yang lebih kuat, bukan hanya menjadikan Banten sebagai lokasi pabrik dan jalur distribusi barang.
Hilirisasi perlu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat industri pendukung, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas keterlibatan pemasok lokal. Industri besar harus semakin terhubung dengan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi ikut menggerakkan perdagangan, jasa, logistik, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah daerah perlu memetakan sektor unggulan dan potensi setiap wilayah secara spesifik. Kawasan industri yang telah berkembang dapat diperkuat melalui efisiensi logistik, kepastian perizinan, infrastruktur pendukung, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sementara itu, wilayah yang masih bertumpu pada pertanian, perikanan, dan potensi alam perlu memperoleh dukungan pengolahan hasil, akses pasar, pembiayaan, teknologi, serta kemitraan dengan industri dan perdagangan modern.
Keberhasilan strategi ini tidak cukup diukur dari nilai investasi yang masuk. Ukuran yang lebih bermakna ialah berapa banyak pekerjaan layak tercipta bagi warga Banten, berapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah, berapa banyak UMKM masuk dalam rantai pasok, dan seberapa jauh pendapatan masyarakat meningkat.
Kedua, membangun SDM unggul melalui pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri
Pembangunan industri harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Jangan sampai kawasan industri tumbuh pesat, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten tercatat 6,48 persen. Angka ini menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antara pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan pasar tenaga kerja (Pemprov Banten, 2026)
Pendidikan vokasi harus dirancang berdasarkan kebutuhan industri yang nyata dan terus diperbarui. Sekolah menengah kejuruan, balai latihan kerja, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah perlu menyusun peta kebutuhan kompetensi secara bersama. Kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, otomatisasi, digitalisasi, energi, logistik, manufaktur, dan sektor jasa.
Kerja sama tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau penyelenggaraan pelatihan. Harus ada target penempatan kerja, sertifikasi kompetensi, program magang yang berkualitas, serta pelacakan lulusan untuk mengetahui apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar dibutuhkan pasar.
Di sisi lain, pembangunan SDM tidak hanya berbicara tentang pekerjaan di pabrik. Banten juga membutuhkan wirausaha muda, petani modern, nelayan produktif, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pelaku ekonomi digital, dan penggerak pariwisata. Setiap wilayah perlu mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan potensi ekonominya.
Dengan strategi ini, pertumbuhan industri dapat menjadi jalan mobilitas sosial bagi masyarakat Banten. Pendidikan bukan hanya meningkatkan ijazah, tetapi memperbesar kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.
Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaborasi pembangunan yang terukur
Strategi ekonomi dan SDM tidak akan berjalan optimal tanpa pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan mampu bekerja lintas sektor. Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, jadwal pelaksanaan, serta evaluasi yang terbuka.
APBD perlu dipahami bukan sekadar dokumen anggaran tahunan, melainkan instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam APBD Banten 2026, nilai anggaran berada di kisaran Rp10,27 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp7,49 triliun. Besarnya anggaran ini menuntut prioritas yang tajam, pengelolaan yang akuntabel, dan manfaat yang dapat dirasakan warga (Pemprov Banten, 2026)
Pemerintah perlu memperkuat perencanaan berbasis data dan hasil. Setiap perangkat daerah harus memahami masalah utama yang menjadi tanggung jawabnya, menetapkan target yang realistis, dan melaporkan capaian berdasarkan perubahan yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan, jumlah rapat, atau besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting ialah apakah akses pendidikan membaik, pelayanan kesehatan semakin mudah, kemiskinan menurun, pekerjaan bertambah, dan biaya hidup serta biaya logistik dapat ditekan.
Inovasi pelayanan publik juga harus menjadi budaya pemerintahan. Digitalisasi layanan perlu mengurangi waktu, biaya, dan kerumitan bagi masyarakat serta dunia usaha. Namun, digitalisasi tidak boleh meninggalkan warga yang memiliki keterbatasan akses internet atau kemampuan menggunakan teknologi. Karena itu, layanan digital harus disertai pendampingan, kanal pengaduan yang responsif, dan layanan tatap muka yang tetap mudah dijangkau.
Tata kelola yang baik juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Persoalan transportasi, lingkungan, pendidikan, tenaga kerja, dan pengembangan kawasan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Diperlukan koordinasi lintas wilayah serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.
Pemerataan pembangunan harus menjadi ukuran keberhasilan
Ketiga strategi di atas harus dijalankan dengan satu prinsip penting: pemerataan pembangunan. Disparitas antara wilayah utara dan selatan Banten, serta perbedaan capaian pembangunan antarkabupaten/kota, harus menjadi perhatian serius. Perbedaan kondisi geografis dan kapasitas ekonomi memang membutuhkan pendekatan yang berbeda, tetapi tidak boleh menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk terus tertinggal dalam akses pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi.
Pemerataan bukan berarti setiap daerah harus menerima program yang sama atau memperoleh alokasi anggaran yang identik. Pemerataan berarti setiap wilayah memperoleh dukungan sesuai kebutuhan, hambatan, dan potensi yang dimilikinya. Daerah dengan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan memerlukan intervensi yang berbeda dari kawasan perkotaan yang menghadapi persoalan kemacetan, kualitas lingkungan, dan tekanan urbanisasi.
Karena itu, pemerintah perlu membangun peta kesenjangan pembangunan yang terukur hingga tingkat kabupaten/kota, bahkan kecamatan dan desa bila data memungkinkan. Peta ini harus memuat indikator seperti kemiskinan, pengangguran, IPM, kondisi jalan dan transportasi, akses air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta produktivitas ekonomi. Berdasarkan data tersebut, program dan anggaran harus diarahkan pada masalah yang paling mendesak.
Wilayah selatan Banten, misalnya, perlu didorong melalui konektivitas yang memadai, peningkatan kualitas SDM, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta penguatan usaha lokal. Di kawasan perkotaan dan industri, prioritas dapat diarahkan pada transportasi, pengendalian pencemaran, penyediaan tenaga kerja terampil, hunian yang layak, dan peningkatan produktivitas usaha kecil. Semua itu harus tetap didasarkan pada kajian kebutuhan dan kelayakan, bukan sekadar pembagian program berdasarkan wilayah.
Pemerataan juga membutuhkan inovasi pembiayaan. APBD memiliki keterbatasan, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat, investasi swasta yang bertanggung jawab, kemitraan usaha, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun, kolaborasi harus tetap menjamin kepentingan publik, transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat yang nyata bagi warga.
Peran Kepemimpinan
Pada akhirnya, kemajuan Banten sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dan pemerintahan menerjemahkan potensi menjadi hasil. Kepemimpinan pembangunan tidak cukup hanya menyusun visi dan program. Ia harus berani menentukan prioritas, membuka ruang inovasi, mendengar masyarakat, memperbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi, dan memastikan pelaksanaan berjalan konsisten.
Kita memerlukan pemerintahan yang tidak alergi terhadap kritik, tetapi menjadikannya sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan. Kita juga membutuhkan budaya birokrasi yang menghargai inisiatif, bekerja lintas sektor, dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah anggaran harus dapat dijelaskan manfaatnya; setiap program harus memiliki sasaran yang jelas; dan setiap capaian harus bisa diperiksa oleh publik.
Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten, saya memandang pembangunan daerah perlu terus diperjuangkan melalui sinergi pusat dan daerah, penguatan kebijakan yang mendukung industri dan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengawasan agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Perjuangan tersebut harus berpijak pada data, aspirasi masyarakat, dan kepentingan jangka panjang Banten.
Banten tidak kekurangan potensi. Tantangan kita adalah memastikan potensi itu terhubung dalam strategi yang tepat, dijalankan secara konsisten, dan menghasilkan manfaat yang merata. Hilirisasi industri harus menciptakan nilai tambah; pendidikan vokasi harus membuka jalan menuju pekerjaan dan kewirausahaan; dan tata kelola pemerintahan harus memastikan pembangunan berjalan efektif, inovatif, serta akuntabel.
Ukuran kemajuan Banten bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, melainkan seberapa luas masyarakat menikmati hasil pembangunan. Ketika industri tumbuh, warga lokal memperoleh kesempatan kerja. Ketika APBD meningkat, pelayanan publik semakin baik. Ketika pusat ekonomi berkembang, wilayah yang tertinggal ikut memperoleh peluang. Dan ketika pemerintah berinovasi, masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, cepat, dan adil.
Inilah arah pembangunan yang perlu terus kita dorong: Banten yang maju secara ekonomi, unggul sumber daya manusianya, baik tata kelolanya, dan adil dalam pemerataan hasil pembangunan. Potensinya sudah tersedia. Kini yang dibutuhkan adalah strategi yang fokus, ukuran keberhasilan yang jelas, dan komitmen bersama untuk memastikan kemajuan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Banten.
Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, MM adalah Anggota MPR/DPR 5 Periode dari Banten. Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar. Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR.
