Metode rekrutmen kali ini menekankan kompetensi calon PNS dimana soal tes disusun oleh konsorsium 10 PTN, pengenalan tes berbasis computer atau Computer Assisted Test (CAT), serta zero tolerance KKN.
“Namun metode rekrutmen tersebut jangan hanya baik di tataran konseptual. Harus ada jaminan implementasinya sesuai konsep, integritas penyelenggara rekrutmen juga harus terjamin,” ujar Jazuli di Jakarta, Kamis, (22/8).
Penyimpangan dalam rekrutmen CPNS, terang Jazuli, lebih sering terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena kesadaran moral yang rendah, pengawasan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas dan memberi efek jera.
“Jangan heran jika masih terdengar praktek calo, pungli, bahkan penipuan dalam rekrutmen CPNS. Tanpa ada penyadaran, pengawasan dan law enforcement maka susah rekrutmen CPNS yang fair dilakukan,” ujar Jazuli.
Namun Jazuli tetap optimistis jika pemerintah bersungguh-sungguh membangun paradigma reformasi birokrasi, mengembangkan sistem dan manajemen SDM PNS yang kuat termasuk dalam proses rekrutmen maka perbaikan kualitas PNS akan meningkat. “Jika PNS-nya baik , pelayanan publik juga akan membaik,”katanya
