JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeras menolak memberikan sikap politik, sebelum adanya keputusan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal pemecetan partai ini dari setgab partai koalisi.
Demikian disampaikan Ketua bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan di DPP PKS Jazuli Juwaini. “Kalau langkah itu pasti suah dibuat tapi saya kan tidak wajib menjelaskan kepada kalian sebelum sikap itu diambil,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurut anggota Komisi VIII DPR ini koalisi adalah kesepakatan untuk membangun Republik ini secara luas, bukan semata-semata mendahulukan sekumpulan partai secara sepihak. “Mari kesetiaan itu dilihat secara utuh dan menyeluruh. Dalam setiap persoalan yang muncul itu, PKS selalu tawarkan solusi,” lanjutnya.
Seperti dalam RAPBN-P 2012, diakuinya, DPR telah memberikan ruang kepada pemerintah untuk adanya kenaikan BBM. Tapi Pemerintah sendiri yang tidak mau dan memilih opsi pengaturan.
“Buat PKS sebagai partai koalisi sudah menunjukan tanggung jawabnya. PKS sudah jelas sikapnya tinggal menunggu komunikasi dengan SBY,” tutupnya.
(ded)
