Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VIII DPR mencoba menjelaskan duduk persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Komisi Agama mengklaim menyetujui kenaikan anggaran dari Rp4 miliar menjadi Rp22 miliar karena alasan Kementerian Agama masuk akal.
Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7). Jazuli menjelaskan, anggaran Kementerian Agama bukan hanya untuk kitab suci umat Islam, tapi juga buat semua kitab suci agaman yang sah di negeri ini.
DPR, jelas Jazuli, menilai permintaan Kementerian Agama masuk akal. Ini alasan Komisi Agama mengabulkan kenaikan anggaran. Apalagi, jelas Jazuli, belakangan banyak kelompok yang salah paham mengenai agamanya. Mereka menjadi ekstrem. Itu tak hanya terjadi di kalangan di orang Islam.
Menurut Kementerian Agama, jelas Jazuli, populasi umat Islam di Indonesia sekitar 200 juta-an. Alquran yang beredar hanya 60 ribu. Karena itu mereka minta peningkatan jumlah.
“Secara logika penjelasannya masuk akal. Makanya tidak ada alasan pimpinan komisi tidak menyetujuinya. Adapun pelaksanaannya, itu semua terkait kementerian terkait,” kata Jazuli.
Pembahasan anggaran pengadaan Aquran Rp22 miliar di 2011 berjalan normatif. Hasil pembahasan di Komisi VIII DPR kemudian diserahkan ke Badan Anggaran. Setelah disepakati seluruh fraksi, baru dikembalikan lagi ke komisi.
Jazuli menjelaskan, Komisi Agama tidak membahas pemenang tender. Jika itu dilakukan bakal menyalahi wewenang. Proyek ini dimenangi PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI) dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.
Jazuli mengakui, Kementerian Agama mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit itu berbanding terbalik dengan kasus korupsi pengadaan Alquran. Toh Jazuli tak mendorong agar BPK melakukan audit investigasi.
Ia menyerahkan semuanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah menyelidiki masalah ini. “Ya kita hormati saja proses hukum yang ada di KPK itu,” kata Jazuli.(Andhini)
