Metrotvnews.com, Jakarta: KPU akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT Pemilu 2014 pada 7 hingga 13 September 2013. Namun anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta KPU menunda penetapan DPT tersebut.
Alasannya, Jazuli meminta KPU, Bawaslu, dan Dirjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri duduk bersama memecahkan masalah pada daftar pemilihan sementara hasil perbaikan (DPSHP). Masalah itu mengakibatkan data pemilih tak akurat.
Dirjen Adminduk mengatakan KPU tak menetapkan DPT sesuai dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Akibatnya, pemilih ganda pun ditemukan hingga jumlahnya mencapai jutaan orang. Dirjen pun mengusulkan agar KPU menunda penetapan DPT.
“Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU,” kata Jazuli.
Menurut jazuli, antarinstansi seharusnya mengedepankan rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan saling membantu. Instansi-instansi itu bukan saling menyalahkan atau mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab, ini berkaitan dengan pertaruhan kualitas pemilu ke depan.
“Kita ingin pemilu ke depan lebih berkualitas dan syaratnya dua, penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat,” imbuh Jazuli.
Ketua DPP PKS itu menyarankan penundaan DPT. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi (Dirjen Adminduk) yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. Jadi saya usulkan ditunda,” tegas Jazuli.
Selanjutnya, Jazuli meminta, tiga lembaga itu duduk bersama mensinkronkan data untuk menciptakan kesuksesan Pemilu 2014.
