Kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) yang tidak kunjung mengangkat Tenaga Honorer menjadi PNS terus menuai kritik.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini Jazuli menduga ada oknum yang bermain di dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS tersebut.
“Harusnya Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. Itu saja tugasnya. Salah satu tugasnya mengangkat guru honorer, hanya itu saja. Harusnya itu bisa diselesaikan,” ungkap Jazuli dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (9/2).
Diketahui, dalam rangka Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa, Fraksi PKS DPR RI hari ini enam orang perwakilan dari pengurus FHI untuk memperjuangkan status mereka sebagai tenaga honorer.
Menurut Ketua FHI, Hasbi, hingga saat ini pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran dan payung hukum untuk mengangkat tenaga honorer tersebut.
“Kalau pemerintah pusat tidak bisa, bisa juga pemerintah daerah bantu selesaikan. Pemerintah daerah juga harus kreatif membuatkan peraturan daerah untuk mengalokasikan APBD bagi guru honorer. Pemda tinggal membuatkan, secara administrasi datanya sudah ada di Kemenpan RB,” ungkap Hasbi kepada Jazuli.
Atas aspirasi ini, Jazuli telah menugaskan empat orang Anggota Komisi II dari Fraksi PKS untuk menyampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Cara kedua, kami bisa mengirim surat atas nama Fraksi PKS, kepada Menteri dan kepala daerah terkait,” ungkap Legislator PKS dari dapil Banten III.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi dan ditutup dengan penyerahan nama-nama tenaga honorer yang tergabung dalam organisasi FHI untuk dibawa saat raker dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi
