Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mendukung dikembalikannya Garis Besar Haluan Negara.
Dia meyakini sistem GBHN sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.
“Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu haluan negara,” kata Jazuli saat membuka acara diskusi “Relevankah GBHN Pasca Reformasi” di ruang Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Menurut Jazuli, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.
Sebab, setiap pemimpin baik di pusat dan daerah mempunyai visi misi pembangunannya sendiri.
“Pembangunan bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan hanya dinikmati sebagian kalangan,” kata dia.
Jazuli mengatakan, setidaknya ada tiga indikator yang menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia pasca-reformasi hanya dinikmati sebagian kalangan.
Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5 persen, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan.
Padahal anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik angkanya, mulai dari Rp 55,8 triliun, Rp 74,3 triliun, Rp 93,5 triliun, hingga Rp 119 triliun.
“Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi,” ucap anggota Komisi III DPR ini.
Kedua, lanjut dia, data ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin memburuk. Hal itu tercermin dari koefisien Gini di perkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32.
“Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara”, kata dia.
Ketiga, pembangunan yang masih terpusat di pulau Jawa, baik di sektor industri, keuangan, maupun infrastruktur.
Hal ini lah yang menyebabkan urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan Pulau Jawa kelebihan penduduk.
