“Presiden sendiri yang menekankan di awal dia terpilih bahwa penentuan kursi menteri bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Reshuffle pun semestinya begitu dasarnya profesionalitas dan evaluasi kinerja,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Meski begitu, Jazuli mengingatkan Presiden hendaknya juga mempertimbangkan konstrain waktu, dikaitkan dengan pencapaian target kinerja pemerintahan, kalau mau melakukan bongkar pasang kembali menteri-menterinya.
“Kalau bongkar pasang terus kapan fokus kerjanya, sementara tantangan pemerintahan kian kompleks. Saya khawatir kementerian menjadi tidak produktif, tidak maksimal mengahasilkan sesuatu dalam lima tahun ini, dan bisa jadi janji Nawa Cita Presiden Jokowi hanya sebuah mimpi yang tidak terealisir,” sindir Jazuli.
Terkait isu yang berhembus bahwa PKS ditawari masuk kabinet, Anggota Komisi I DPR ini menegaskan bahwa berdasarkan keputusan Ketua Majelis Syuro, PKS tetap berada di luar pemerintahan. Menurut Jazuli, PKS punya alasan yang rasional, objektif dan bermartabat terkait pilihan politik partainya itu.
Pertama, sejak awal PKS sadar tidak ikut berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-JK karena memang saat pilpres 2014 punya pilihan yang berbeda. Oleh karena itu tidak etis bagi PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat. “Kami di PKS menjaga etika politik ini agar maslahat bagi semua,” tandas Jazuli.
Kedua, dengan posisi di luar pemerintahan, PKS berikhtiar menjaga agar sistem _checks and balances_ berjalan dengan baik. Dengan posisi ini, bukan pula berarti PKS akan mengganggu roda pemerintahan dan jalannya kebijakan Presiden.
“PKS tidak akan menganggu jalanya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan dengan kepentingan rakyat. PKS tidak akan segan mendukung pemerintah jika kebijakannya membahagiakan rakyat. Sebaliknya, jika tidak sejalan dgn kepentingan rakyat terutama rakyat kecil, PKS akan memberikan _tusiyah_ atau mengingatkan (bukan menganggu), semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” terang Jazuli.
Dengan posisi tersebut, lanjut Jazuli, kalaupun disebut oposisi, PKS akan menempatkan diri sebagai ‘oposisi yang konstruktif’.
“Saya yakin peran yang dipilih PKS ini sama-sama mulia dan berhaga bagi terwujudnya sistem bernegara dan pemerintahan yang demokratis,” pungkas Jazuli. (http://www.satupembaruan.com/2017/01/ketua-fraksi-pks-kami-tetap-di-luar.html?m=1)
