Yang pertama memberikan interupsi adalah Anggota Komisi Pertahanan DPR dari F-PKS Jazuli Juwaini. Ia memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi menyelamatkan warga yang disandera KKB.
“Apa yang kita lihat di media, di Papua bagian negara Republik Indonesia kita dengar ada kelompok entah separatis atau teroris, mereka memiliki senjata ilegal kemudian menyandera dan sebagainya. Itu tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh. Untuk itu melalui Pimpinan DPR, mohon selamatkan bagian dari NKRI ini dari kelompok-kelompok separatis teroris dan sejenisnya yang mereka memiliki senjata ilegal itu,” ujar Jazuli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017). Pernyataan Jazuli ditimpali Anggota Komisi II DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie. Politikus PDIP itu meminta segera dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menuntaskan kasus ini.
“Saya menyambung pembicaraan pertama. Pada prinsipnya setiap tindakan yang bertentangan di NKRI apalagi itu sudah mengangkat senjata harus kita tumpas. Mari kita turun dan kita cari fakta. Saya minta baiknya kita bentuk tim pencari fakta yang benar. Supaya kita temukan senjata-senjata ini benarkah ini senjata rampasan,” urai Jimmy.
KKB tercatat menyandera sekitar 1.300 orang warga di Mimika Papua. Warga yang disandera itu berasal dari dua desa yakni Kimbely dan Banti.
Tak hanya itu, dua personel Brimob gugur akibat serangan dari KKB. Menyikapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku masih akan mengatasi masalah KKB dengan cara persuasif.
“Kita masih jalan persuasif ya. Tapi mengenai (langkah) teknis lain, tidak bisa disampaikan kepada publik karena pasti akan didengar mereka (KKB) juga,” kata Tito setelah membuka Forum Polisi Lalu Lintas se-ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
