Jazulijuwaini.com–Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung DPR Jakarta, Senin (11/12). Evaluasi kinerja akhir tahun ini bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja pemerintah.
“Evaluasi ini bukan karena PKS partai oposisi, tapi kewajiban parlemen yang diamanatkan konstitusi. Hasilnya kita harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk kepentingan rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.
Menurut Jazuli, agar penilaian lebih objektif, PKS sengaja mengundang pihak pemerintah, pakar dan akademisi yang sekaligus memberi ruang pada anak bangsa terlibat dan peduli terhadap perjalanan bangsa dan negara.
Hasil diskusi kata Jazuli, bukan untuk mecari-cari kesalahan tapi untuk peningkatan dan perbaikan kinerja. Fraksi PKS ingin bangsa dan negara makin maju, penegakan supremasi hukum berkeadilan, hukum tegak dan tidak menjadi alat kekuasaan, pembangunan politik, demokrasi makin kondusif.
Dikatakan, pemerintahan Jokowi-JK pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji ekonomi meroket tersebut masih jauh panggang dari api.
Jazuli juga mengapresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat.
“Ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah 5 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah, dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7 persen per tahun,” katanya.
Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan.
Ditambahkan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, diikuti dengan perlambatan peranan sektor penyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
Pemerintah pun belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalkan menaikan harga bbm, listrik, biaya pengurusan STNK termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan
Dengan catatan evaluasi di atas, Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan mengalami perbaikan signifikan. Tahun 2018, ekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi nasional. http://beritapagi.co.id/2017/12/11/pemerintah-harus-kerja-keras-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat.html
