PP Statuta UI Terbaru Buka Ruang Rektor Rangkap Jabatan Komisaris, Ketua Fraksi PKS: Akal-Akalan, Preseden Buruk Independensi Akademik

0
55

Jakarta (21/07) — Di tengah polemik rangkap jabatan Rektor UI sebagai Wakil Komisaris Utama BRI yang bertentangan dengan Statuta UI, pemerintah di luar dugaan justru mengeluarkan PP Statuta UI yang baru (PP 75 Tahun 2021). Dalam bleid baru tersebut terdapat perubahan aturan yang sebelumnya rektor dan pejabat kampus lainnya dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD maupun swasta, kata “pejabat” diubah menjadi “direksi”. Itu artinya rektor UI bisa menjabat sebagai komisaris.

Dalam padangan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, “Ini seperti menantang publik yang mengkritik praktek rangkap jabatan rektor UI yang melanggar statuta UI. Rupanya praktek yang sama juga berlaku di beberapa kampus. Belum jelas ujung pangkal kritik tersebut, pemerintah justru membuka ruang praktek rangkap jabatan komisaris dengan menerbitkan PP Statuta UI yang baru. Ini kan namanya akal-akalan aturan. Dimana etikanya?,” kata Jazuli geram.

Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai PP Statuta UI yang baru preseden buruk bagi independensi akademik. Rangkap jabatan rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitan dengan dunia akademik merusak upaya memajukan pendidikan tinggi. Jangankan dari sudut independensi, secara teknis sudah pasti kerja Rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus, kecuali memang ada motif rente dan politis dibalik rangkap jabatan tersebut.

“Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau world class university, rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan. Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?,” ungkap Jazuli.

Apalagi kita tahu, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, jabatan komisaris BUMN di negeri ini kadung identik dengan kepentingan politik sebagai politik balas jasa dan oligarki penguasa. Menjadikan Rektor atau pejabat kampus hanya akan menyeret kampus pada kepentingan politik sempit yang akhirnya bias kepentingan dan sudah pasti mengancam independensi akademik.

“Kalau sudah begitu dunia akademik tidak bisa leluasa alias ‘ewuh pakewuh’ mengkritik pemerintah. Sebaliknya pemerintah merasa bisa mengontrol kampus termasuk dalam hal kebebasan berpendapat di dunia akademik. Contohnya jelas, seperti yang terjadi pada BEM UI–dan juga BEM di beberapa kampus–yang dipanggil dan diperingatkan rektorat karena sikap kritisnya pada Presiden dan pemerintah. Janganlah pemerintah justru melanggengkan praktek yang mundur dalam demokrasi dan akademik ini,” pungkas Jazuli.

Di sisi pengelolaan BUMN yang profesional, menurut Jazuli, praktek rangkap-rangkap jabatan ini jelas merugikan. Jabatan BUMN dijadikan sampingan atau objek kepentingan sehingga pantas saja BUMN kita banyak yang merugi dan tidak maju-maju.

“Masa iya dari 270 juta rakyat tidak ada yang mampu menjadi Komisaris BUMN yang bisa bekerja  fokus tanpa harus dirangkap oleh beberapa pejabat lain. Fakta bahwa saat BUMN banyak yang merugi harusnya disikapi dengan mencari orang yang tepat, yang bisa fokus dan konsentrasi mengurus BUMN agar tidak rugi terus,” pungkas Jazuli.

BERITA LAINNYA :

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/21/soal-revisi-statuta-ui-ketua-fraksi-pksakal-akalan-preseden-buruk-independensi-akademik

https://www.teropongsenayan.com/122966-pp-statuta-ui-terbaru-buka-ruang-rektor-rangkap-jabatan-komisaris-ketua-fraksi-pks-akal-akalan-preseden-buruk-independensi-akademik

https://www.lintasparlemen.com/pp-statuta-ui-buka-ruang-rektor-rangkap-jabatan-ketua-fraksi-pks-akal-akalan-preseden-buruk-independensi-akademik/

https://beritalima.com/pp-statuta-ui-terbaru-buka-ruang-rektor-rangkap-jabatan-jazuli-akal-akalan/

https://voi.id/berita/68935/rektor-ui-ari-kuncoro-rangkap-jabatan-komisaris-pks-aturan-akal-akalan-jadi-preseden-buruk-independensi-akademik

https://fraksi.pks.id/2021/07/21/pp-statuta-ui-terbaru-soal-rektor-rangkap-jabatan-ketua-fpks-preseden-buruk-independensi-akademik/

https://siapgrak.com/artikel/xDRGWe

SHARE
Previous articlePKS Tebar 1 Juta Qurban, Ketua Fraksi PKS : Kokohkan Semangat Kepahlawanan Sosial di Tengah Pandemi
Next articleFraksi PKS DPR Usulkan Fasilitas Milik DPR Untuk Tempat Isolasi Mandiri
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA Tempat/Tgl Lahir: Bekasi, 2 Maret 1965 Alamat: Jl. Musyawarah No. 10 RT 04/04 Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel Riwayat Pendidikan: S1 - Univeristas Muhammad Ibnu Saud Fakultas Syariah S2 - Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, Jurusan Tafsir Hadits S3 - Universitas Negeri Jakarta Program MSDM Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: -Dosen di Universitas Sahid Jakarta -Anggota DPR/MPR (2004-2009) -Anggota DPR/MPR (2009-2014) -Anggota DPR/MPR (2014-2019) -Ketua Fraksi PKS (2014-2019) -Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia (1999-2004) -Ketua PB Mathla'ul Anwar Bidang Organisasi dan SDM (2008-2013) -Anggota Majelis Wali Amanah PB Mathla'ul Anwar (2013-2018) -Ketua Bid Ekonomi DPP PKS (2009-2014) Publikasi Buku: 1. Menunaikan Amanah Umat (Pustaka Gading Mas, 2006) 2. Otonomi Sepenuh Hati: Evaluasi Implemenasi Otda di Indonesia (I’tishom, 2007); 3. Memimpin Perubahan di Parlemen(I’tishom, 2009); 4. Revitalisasi Pendidikan Islam (Bening Citra Publishing, 2011); 5. Problematika Sosial dan Solusinya(Kholam Publishing, 2012); 6. Otonomi Sepenuh Hati (Edisi Revisi) (Idea, 2015) 7. Mengawal Reformasi, Mengokohkan Demokrasi (Idea, 2015); 8. Menjadikan Demokrasi Bermakna (Idea, 2015) 9. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka (Idea, 2017) 10. Dahsyatnya Kekuatan Doa (2017) Karya Penelitian Ilmiah: 1. Tesis Arti Penting Asbab Al-nuzul Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Hukum (IIQ, 2007) 2. Disertasi Perubahan dan Pengembangan Organisasi DPR Pasca Perubahan UUD 1945 (UNJ, 2016)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.