Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR meluncurkan Hari Aspirasi Rakyat yang dicanangkan setiap hari Selasa mulai pukul 13.00 hingga akhir jam kerja.
Ini dilakukan untuk membuka seluas-luasnya aspirasi masyarakat yang masuk.
Peluncuran hari aspirasi ini dilakukan karena banyaknya rakyat yang susah dan mengeluh di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Peluncuran ini jangan dinilai negatif, karena saat ini kondisi rakyat banyak yang mengeluh seperti susah mendapatkan akses pendidikan dan banyak tanah yang diserobot,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Jazuli menjelaskan, peluncuran Hari Aspirasi ini bukan menafikan hari-hari lain. Masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasinya setiap hari.
Namun, hari Selasa F-PKS akan fokus 100 persen untuk menerima aspirasi masyarakat seluas-luasnya.
Menurut dia, Hari Aspirasi itu merupakan amanat konstitusi yaitu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kami ingin menggulirkan Hari Aspirasi dalam rangka khidmat untuk rakyat,” ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Jazuli meminta panitia Hari Aspirasi menekankan tiga hal yaitu penyerapan aspirasi, tindak lanjut, dan respon atas masukan tersebut.
Menurut dia, FPKS akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada publik agar bisa diawasi tindak lanjutnya.
Jazuli berharap fraksi-fraksi lain dapat mengikuti langkah PKS yang mempelopori hari aspirasi ini.
“Selama ini masyarakat agak sulit masuk ke dalam Gedung DPR RI, dengan pencanangan Hari Aspirasi akan ada sistem yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Asegaf Aljufrie memberikan apresiasi apa yang dilakukan FPKS tersebut karena membuktikan bahwa PKS merupakan partai yang kokoh karena dibuktikan dengan perencanaan yang baik.
Dia berharap apa yang dilakukan FPKS bisa dilakukan oleh kader PKS di semua tingkatan. Sebab, ini adalah bagian dari amanat Musyawarah Kerja Nasional PKS.
Amanat itu adalah semua markas PKS digunakan untuk menjalankan program yang sesuai dengan keinginan rakyat.
“Hal itu khususnya tugas legislasi, anggaran dan pengawasan yang dilakukan para kader PKS,” kata dia.
