Jakarta Presiden SBY selaku Ketua Setgab koalisi hingga kini belum bersuara soal nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi desakan sejumlah politisi agar PKS dikeluarkan dari barisan koalisi terus menguat. Menanggapi desakan itu, PKS menyebut politisi yang ingin menendangnya dari Koalisi, sudah kebelet.
“Sebelum pembahasan RUU APBNP, seluruh anggota koalisi diundang SBY ke Cikeas untuk bahas salah satunya tentang kenaikan BBM. Saat itu PKS memberikan tawaran alternatif, bahkan akhirnya karena hanya PKS yang berikan solusi alternatif, kemudian sudah muncul sekelompok orang yang kebelet depak PKS sejak itu. Jadi bukan baru kali ini,” ujar Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Dia mengatakan upaya depak itu bukan hanya dari koalisi, tapi juga kabinet. Namun Jazuli enggan menyebut pihak-pihak tersebut.
Menurutnya, cukup jelas jika melihat dari perkembangan politik adanya upaya provokatif terhadap PKS.
“Belum apa-apa PKS sudah dikeroyok seperti ini,” katanya.
Jazuli menjelaskan setelah pertemuan tersebut PKS lalu mengirim surat tertutup kepada SBY yang berisi sejumal solusi alternatif tentang kondisi saat ini, seperti menutup kebocoran APBN, peningkatan lifting, penghematan belanja negara, dan lain-lain.
Langkah ini diambil, kata anggota komisi VIII ini, sebagai bentuk tanggungjawab kepada koalisi pemerintah, yaitu memberi solusi membangun.
“Sementara akhirnya PKS mengambil sikap tegas di paripurna sebagai tanggungjawab terhadap rakyat. Karena PKS bisa masuk DPR ini karena suara rakyat. Jadi ada desakan dari kader dan masyarakat kepada PKS,” jelasnya.
(rmd/gun)
