TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan partainya sejauh ini belum memutuskan untuk keluar dari sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah. Partai, kata dia, baru sebatas menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. “Kami tak bicara koalisi,” kata Jazuli di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.Menurut Jazuli, pertimbangan menolak kenaikan harga BBM ini murni karena memikirkan masyarakat. PKS merasa kenaikan harga BBM akan membebani masyarakat, terutama bila kebijakan itu dilaksanakan menjelang puasa dan Idul Fitri.
Jazuli membantah partainya telah melawan undang-undang dengan menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, sesuai dengan undang-Undang, kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah menjadi kewenangan pemerintah. PKS hanya merasa alasan pemerintah menaikkan harga BBM tak rasional dan belum sesuai dengan keadaan. “Di UU kan disebut kenaikan bisa bila ada kenaikan harga minyak dunia, sekarang kan situasi itu enggak ada.”
Selain itu, Jazuli mengatakan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM bahwa subsidinya sudah memberatkan APBN juga tak relevan. Sebab, pemerintah hingga kini belum bisa menggenjot pendapatan negara melalui pajak dan optimalisasi belanja negara. Begitu pula kebijakan energi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. “PKS ingin kebijakan energi diselesaikan dari hulu sampai hilir.”
Skema kompensasi untuk masyarakat miskin yang disiapkan pemerintah melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat juga dinilai tak efektif menekan beban masyarakat. Jazuli khawatir program ini justru tak mampu membantu masyarakat akibat naiknya harga-harga sebagai imbas kenaikan harga BBM. Program BLSM pun dinilai PKS rentan digunakan pemerintah untuk meningkatkan popularitas menjelang Pemilu 2014.
Meski dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, Jazuli lagi-lagi menegaskan bahwa persoalan ini tak bisa ditarik ke posisi PKS di koalisi. “Ini sepenuhnya soal BBM dan ekonomi masyarakat. Kalau koalisi untuk apa dibangun, untuk rakyat.” PKS dalam rapat setgab akan terus menyuarakan agar kebijakan pemerintah tak merugikan masyarakat.
