Posisi Ketua MKD sebelumnya ditempati politisi PKS, Surahman Hidayat.
“Ini adalah kudeta fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR,” kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2016).
Pergantian pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD), lanjut dia, adalah sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.
Jazuli menambahkan, Fraksi PKS telah berkirim surat kepada pimpinan DPR sejak Jumat (22/7/2016) ihwal pergantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II DPR.
Ia menilai, jika pimpinan DPR menghormati sopan santun dan konvensi, seharusnya surat tersebut ditindaklanjuti.
Ia pun mempertanyakan alasan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan bahwa surat tersebut belum diterimanya, tetapi pergantian Ketua MKD tetap dilakukan.
“Kalau enggak tahu ada surat ngapain melantik? Kalau tahu ada surat dari Fraksi PKS kenapa diabaikan dan sabotase?” ucapnya.
Jazuli pun menyesalkan bahwa politisi PKS, Muzzammil Yusuf, yang ditugaskan fraksi untuk mengganti Surahman justru tak diundang pada rapat internal MKD, Rabu siang.
Setelah dilakukan pengecekan ulang, lanjut Jazuli, ternyata sekretariat dilarang oleh pimpinan MKD untuk mengundang anggota MKD dari PKS.
“Ketika mereka memutuskan sesuatu tanpa kehadiran kami, di situlah sabotasenya. Ini menunjukkan etika dan moralitas yang tidak baik di MKD,” tuturnya.
“Padahal, mereka adalah lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan etika yang baik,” ucap Jazuli.
Rapat pimpinan MKD secara aklamasi menetapkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua MKD.
Adapun tiga Wakil Ketua baru MKD adalah Hamka Haq dari Fraksi PDI Perjuangan, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura.
Pergantian pimpinan MKD dilakukan karena Surahman Hidayat diadukan ke MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Agar tak terjadi kekosongan kepemimpinan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun melantik pimpinan baru MKD sesuai hasil rapat internal MKD. (http://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/22303871/pks.protes.keras.atas.kudeta.posisi.ketua.mkd)
