Ketua Fraksi PKS Dukung Kemenkominfo Blokir Konten Pornografi WhatsApp

0
79

Jazulijuwaini.com–Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama aparat kepolisian menyelidiki beredarnya konten pornografi berbentuk gambar (gif) bergerak via aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA).

“Saya dengar Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan perusahaan WhatsApp yang berbasis di AS dan disampaikan bahwa konten tersebut dibuat oleh pihak ketiga yang namanya Tenor.com dan Kemenkominfo sudah melakukan langkah pemblokiran,” kata Jazuli saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, masalahnya konten porno tersebut masih bisa diakses.

Untuk itu dirinya mendukung pemerintah bersikap tegas mendesak WhatsApp agar menutup tuntas akses atau breakdown atas konten tersebut sehingga tidak bisa diakses sama sekali.

Jazuli juga mendesak aparat keamanan memproses hukum pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan konten porno tersebut. Ini untuk memberikan efek jera agar perusahaan penyedia aplikasi tidak main-main dengan aturan hukum RI.

 Menurutnya, Undang-Undang negara Indonesia sangat kuat dan tegas melarang konten pornografi. Ada UU Anti Pornografi, ada UU ITE, ada juga larangan tegas dalam KUHP.

“Jadi kami tidak bisa mentolelir segala bentuk konten yang bermuatan pornografi. Kemenkominfo harus sigap memblokir setiap konten porno dan meminta penyedia jasa aplikasi untuk menyediakan filter. Demikian halnya aparat Kepolisian harus memproses hukum pembuat dan penyebarnya,” kata Jazuli.

Lebih lanjut Doktor Manajemen SDM ini mengajak untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, menjaga generasi muda dari kerusakan, dan menjadikan mereka insan-insan mulia pewaris masa depan bangsa.

Konten porno di WhatsApp merupakan animasi yang jelas bergerak-gerak, bahkan cukup banyak yang seperti cuplikan film porno atau paling tidak, film tidak lolos sensor.

Parahnya lagi, ada juga konten seks sesama jenis (LGBT). “Kami sudah mengabarkan ke tim tadi siang,”ujar Noor Iza, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam pesan singkat, Minggu (5/11/2017).

Tim yang dimaksud adalah tim aduan konten Kominfo. Mengutip situs Kominfo, kementerian itu menerima aduan konten pornografi sebanyak 585. Sedangkan total aduan konten berbau pornografi yang masuk ke Kominfo sebanyak 775.339. (http://m.tribunnews.com/techno/2017/11/07/ketua-fraksi-pks-dukung-kemenkominfo-blokir-konten-pornografi-whatsapp )

SHARE
Previous articlePemerintah Wajib Lindungi Data Pengguna Telepon
Next articleKemiskinan Masih Jadi Masalah Utama di Serang
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA Tempat/Tgl Lahir: Bekasi, 2 Maret 1965 Alamat: Jl. Musyawarah No. 10 RT 04/04 Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel Riwayat Pendidikan: S1 - Univeristas Muhammad Ibnu Saud Fakultas Syariah S2 - Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, Jurusan Tafsir Hadits S3 - Universitas Negeri Jakarta Program MSDM Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: -Dosen di Universitas Sahid Jakarta -Anggota DPR/MPR (2004-2009) -Anggota DPR/MPR (2009-2014) -Anggota DPR/MPR (2014-2019) -Ketua Fraksi PKS (2014-2019) -Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia (1999-2004) -Ketua PB Mathla'ul Anwar Bidang Organisasi dan SDM (2008-2013) -Anggota Majelis Wali Amanah PB Mathla'ul Anwar (2013-2018) -Ketua Bid Ekonomi DPP PKS (2009-2014) Publikasi Buku: 1. Menunaikan Amanah Umat (Pustaka Gading Mas, 2006) 2. Otonomi Sepenuh Hati: Evaluasi Implemenasi Otda di Indonesia (I’tishom, 2007); 3. Memimpin Perubahan di Parlemen(I’tishom, 2009); 4. Revitalisasi Pendidikan Islam (Bening Citra Publishing, 2011); 5. Problematika Sosial dan Solusinya(Kholam Publishing, 2012); 6. Otonomi Sepenuh Hati (Edisi Revisi) (Idea, 2015) 7. Mengawal Reformasi, Mengokohkan Demokrasi (Idea, 2015); 8. Menjadikan Demokrasi Bermakna (Idea, 2015) 9. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka (Idea, 2017) 10. Dahsyatnya Kekuatan Doa (2017) Karya Penelitian Ilmiah: 1. Tesis Arti Penting Asbab Al-nuzul Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Hukum (IIQ, 2007) 2. Disertasi Perubahan dan Pengembangan Organisasi DPR Pasca Perubahan UUD 1945 (UNJ, 2016)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.