Impor Beras, PKS: Ketidakmampuan Pemerintah Kelola Beras

0
33

Jazulijuwaini.com–Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Di tengah surplus beras petani di berbagai daerah yang bulan Januari-Februari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi. Melainkan semakin menekan petani. Maka lumrah banyak pemerintah daerah (Pemda) dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut.

“Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah ini jelas menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Ditambah lagi solusi instan yang diambil pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk,” kata Jazuli melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id Ahad (14/1).

Jazuli menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terlihat lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok beras. Hal ini dicontohkan dengan langsung adanya izin impor ketika ada kenaikan harga beras di pasaran.

“Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian Pemerintah pada petani,” papar Jazuli.

Fraksi PKS pun menyarankan lima langkah solusi tata niaga perberasan nasional agar pemerintah tidak mudah impor dalam meredam gejolak harga. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Kedua, pemerintah harus berpikir keras untuk menyederhanakan //supply chain// (rantai pasok). Ketiga, perkuat peran Bulog dalam stabilitas harga dan pasokan. Keempat, perjelas peran dan fungai Satgas Pangan. Kelima, ada koordinasi yang kuat lintas departemen terutama antara Mentan dan Mendag. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/14/p2j67k280-impor-beras-pks-ketidakmampuan-pemerintah-kelola-beras

SHARE
Previous articleImpor Beras 500 Ton, Pemerintah Lupa Nasib Petani?
Next articlePKS Ajak Perjuangkan Larangan LGBT di KUHP
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA Tempat/Tgl Lahir: Bekasi, 2 Maret 1965 Alamat: Jl. Musyawarah No. 10 RT 04/04 Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel Riwayat Pendidikan: S1 - Univeristas Muhammad Ibnu Saud Fakultas Syariah S2 - Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, Jurusan Tafsir Hadits S3 - Universitas Negeri Jakarta Program MSDM Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: -Dosen di Universitas Sahid Jakarta -Anggota DPR/MPR (2004-2009) -Anggota DPR/MPR (2009-2014) -Anggota DPR/MPR (2014-2019) -Ketua Fraksi PKS (2014-2019) -Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia (1999-2004) -Ketua PB Mathla'ul Anwar Bidang Organisasi dan SDM (2008-2013) -Anggota Majelis Wali Amanah PB Mathla'ul Anwar (2013-2018) -Ketua Bid Ekonomi DPP PKS (2009-2014) Publikasi Buku: 1. Menunaikan Amanah Umat (Pustaka Gading Mas, 2006) 2. Otonomi Sepenuh Hati: Evaluasi Implemenasi Otda di Indonesia (I’tishom, 2007); 3. Memimpin Perubahan di Parlemen(I’tishom, 2009); 4. Revitalisasi Pendidikan Islam (Bening Citra Publishing, 2011); 5. Problematika Sosial dan Solusinya(Kholam Publishing, 2012); 6. Otonomi Sepenuh Hati (Edisi Revisi) (Idea, 2015) 7. Mengawal Reformasi, Mengokohkan Demokrasi (Idea, 2015); 8. Menjadikan Demokrasi Bermakna (Idea, 2015) 9. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka (Idea, 2017) 10. Dahsyatnya Kekuatan Doa (2017) Karya Penelitian Ilmiah: 1. Tesis Arti Penting Asbab Al-nuzul Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Hukum (IIQ, 2007) 2. Disertasi Perubahan dan Pengembangan Organisasi DPR Pasca Perubahan UUD 1945 (UNJ, 2016)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.