Dalam diskusi tersebut hadir Dirjen Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar sebagai perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hadir pula pakar kelautan Zulhamsyah Imran dan Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono.
“Fraksi PKS melihat realitas masalah kelautan Indonesia utamanya pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumber daya laut dari ancaman ilegal, unregulated dan unreported fishing termasuk pencurian ikan,” kata Jazuli di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Jazuli menuturkan, sejatinya pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatasi tiga permasalahan tersebut, mulai dari pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan hingga pelarangan berbagai jenis alat tangkap. Namun, kebijakan tersebut justru dianggapnya malah meresahkan masyarakat yang bekerja dalam sektor tersebut terutama terkait pelarangan alat tangkap.
“Namun demikian, selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap termasuk cantrang dan persetujuan impor garam industri,” tutur anggota Komisi I DPR tersebut.
Berdasarkan kekhawatiran tersebut, Jazuli memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mengimbau agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan nelayan.
“Pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Jazuli berharap pengelolaan APBN dapat difokuskan untuk kesejahteraan nelayan. “Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dan mesti fokus untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,” tutupnya. https://news.detik.com/berita/d-3845316/f-pks-soroti-kesejahteraan-nelayan
