Jazulijuwaini.com–Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menegaskan, selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo membentuk menko kemaritiman dan ingin menjadi poros maritim dunia ternyata belum berpihak kepada nelayan.
Menurutnya, Fraksi PKS melihat realitas adanya tiga masalah kelautan Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan. Kedua, rentannya sumberdaya laut dari ancaman Illegal, unregulated dan unreported/IUU fishing (termasuk pencurian ikan).
“Ketiga persoalan tersebut selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun. Kita ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” kata Jazuli saat membuka diskusi publik bertema “Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia!” di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/2).
Dirinya mengakui bahwa pemerintah dalam kinerjanya membangun sektor kemaritiman, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan tersebut, mulai pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan lain-lain.
“Namun demikian, selama tiga tahun belakangan ini juga selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri,” terangnya.
Kedua persoalan tersebut, lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali. “Nah, kami Fraksi PKS berharap adanya solusi permanen dan bukan bersifat sementara, apalagi khusus untuk garam. KKP sudah merencanakan swasembada tahun 2019, namun tanda-tanda ke arah sana masih sangat samar-samar,” tandasnya. https://www.indopos.co.id/read/2018/02/01/125901/soal-kesejahteraan-nelayan-ini-kata-f-pks
