Jazuli Juwaini Tolak Sertifikasi Penceramah: Pemerintah Bisa Mengekang Kebebasan Beragama Warga!

0
10

PR BEKASI – Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS, menilai rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap ulama menimbulkan kontroversi, kesalahpahaman, dan kegaduhan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia.

Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com RRI, menurutnya, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun, terutama para pendakwah agama.

Hal tersebut menurutnya penting, agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman serta pengalaman agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang.

 “Akan tetapi, menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat,” ucap Jazuli Juwaini, Kamis, 10 September 2020.

“Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” tuturnya melanjutkan.

Jazuli Juwaini menerangkan, kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat preseden ini juga pernah terjadi di masa lalu, di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama dan hal itu sangat kontraproduktif.

Akhirnya Majelasi Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan sikap menolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut pun mendukung sikap  MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam, sikap  MUI  mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia, sehingga sudah semestinya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengruungkan rencana tersebut.

Menurut Jazuli Juwaini, sebagai langkah alternatif yang konstruktif, pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran dalam keberagaman dan kebangsaan.

Kemudian hal tersebut disosialisasikan dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia, sehinggi pelaksanaan peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

“Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik,” tutur Jazuli Juwaini.

“Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi, dan diperkuat oleh Pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi,” katanya melanjutkan.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengatakan bahwa sertifikasi penceramah bukan seperti sertifikasi profesi, namun merupakan program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dan penghulu di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang jumlahnya saat ini tercatat sekitar 50.000 untuk penyuluh dan 10.000 untuk penghulu.

Namun, program sertifikasi tersebut juga tidak bersifat mengikat, dan rencana tersebut tidak akan diikuti dengan kebijakan larangan penceramah yang tidak bersertifikat untuk berceramah.***

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12731675/jazuli-juwaini-tolak-sertifikasi-penceramah-pemerintah-bisa-mengekang-kebebasan-beragama-warga

SHARE
Previous articleFraksi PKS Desak Polisi Ungkap Motif Penusukan Syekh Ali Jaber
Next articleKeistimewaan Al Qur’an Bagian 1, bersama Dr.H.Jazuli Juwaini,MA
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA Tempat/Tgl Lahir: Bekasi, 2 Maret 1965 Alamat: Jl. Musyawarah No. 10 RT 04/04 Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel Riwayat Pendidikan: S1 - Univeristas Muhammad Ibnu Saud Fakultas Syariah S2 - Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, Jurusan Tafsir Hadits S3 - Universitas Negeri Jakarta Program MSDM Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: -Dosen di Universitas Sahid Jakarta -Anggota DPR/MPR (2004-2009) -Anggota DPR/MPR (2009-2014) -Anggota DPR/MPR (2014-2019) -Ketua Fraksi PKS (2014-2019) -Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia (1999-2004) -Ketua PB Mathla'ul Anwar Bidang Organisasi dan SDM (2008-2013) -Anggota Majelis Wali Amanah PB Mathla'ul Anwar (2013-2018) -Ketua Bid Ekonomi DPP PKS (2009-2014) Publikasi Buku: 1. Menunaikan Amanah Umat (Pustaka Gading Mas, 2006) 2. Otonomi Sepenuh Hati: Evaluasi Implemenasi Otda di Indonesia (I’tishom, 2007); 3. Memimpin Perubahan di Parlemen(I’tishom, 2009); 4. Revitalisasi Pendidikan Islam (Bening Citra Publishing, 2011); 5. Problematika Sosial dan Solusinya(Kholam Publishing, 2012); 6. Otonomi Sepenuh Hati (Edisi Revisi) (Idea, 2015) 7. Mengawal Reformasi, Mengokohkan Demokrasi (Idea, 2015); 8. Menjadikan Demokrasi Bermakna (Idea, 2015) 9. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka (Idea, 2017) 10. Dahsyatnya Kekuatan Doa (2017) Karya Penelitian Ilmiah: 1. Tesis Arti Penting Asbab Al-nuzul Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Hukum (IIQ, 2007) 2. Disertasi Perubahan dan Pengembangan Organisasi DPR Pasca Perubahan UUD 1945 (UNJ, 2016)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.