Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Indonesia perlu kembali memikirkan tentang urgensi menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sebab, pembangunan ekonomi ke depan yang semakin berat, menyebabkan Pemerintah Indonesia seringkali kesulitan untuk memenuhi target-target pembangunan, mulai dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga eksekusi kebijakan.
“Kita perlu berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN. Dasarnya adalah agar hasil-hasil proses pembangunan merupakan perwujudan dari kehendak dan dinikmati oleh masyarakat. Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan dinikmati sebagian kalangan,” jelas Jazuli menjelang acara Focus Group Discussion (FGD) ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).
Jazuli menyebutkan ada tiga indikator, setidaknya, yang menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia pasca reformasi hanya dinikmati sebagian kalangan. Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5 persen, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan.
“Anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik angkanya, mulai dari 55,8 triliun, 74,3 triliun, 93,5 triliun, hingg 119 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi,” tegas Legislator PKS dari Dapil Banten III ini.
Kedua, data ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin memburuk. Hal itu tercermin dari koefisien Gini di perkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32. “Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara”,” jelas Jazuli.
Ketiga, Pembangunan yang masih Jawa Sentris, baik di sektor industri, keuangan, maupun infrastruktur. “Ini yang menyebabkan urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan Pulau Jawa kelebihan penduduk,” tambah Jazuli.
Oleh karena itu, Jazuli berharap dari FGD ini akan muncul banyak masukan dan pandangan mengenai diberlakukannya kembali GBHN bagi perbaikan ekonomi nasional.
Hadir sebagai narasumber Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), Sofyan Djalil (Menteri Bappenas), Yudi Latif (Pengamat Politik), dan Mahfud MD (Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UII).
