Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini mengaku heran dengan kegaduhan yang terjadi di internal Kabinet Kerja.
Beberapa waktu terakhir, terjadi silang pendapat dan perdebatan terbuka antar-menteri Joko Widodod – Jusuf Kalla.
“Selama ini kan parlemen tidak mengganggu pemerintah. Kami oposisi di KMP tidak pernah mengganggu jalannya pemerintah,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Dengan tak adanya gangguan dari DPR, kata dia, pemerintah seharusnya fokus bekerja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Pemerintah boleh saja berbeda pandangan dalam menghadapi suatu isu tertentu.
Namun, perbedaan pandangan tersebut seharusnya tidak disampaikan di ruang publik.
“Seharusnya diselesaikan di rapat kabinet, jangan saling serang, nanti enggak lucu rakyat diberi tontonan dagelan, harusnya dihentikan,” kata dia.
Jika silang pendapat di internal kabinet terus terjadi, Jazuli curiga setiap menteri memiliki kepentingannya masing-masing.
Kepentingan rakyat yang harusnya diperjuangkan akhirnya diabaikan.
“Presiden harus tunjukkan leadership jangan larut saling serang di media. Ada rapat pleno kabinet, tunjukkan kepemimpinan Presiden di depan anak buahnya,” kata anggota Komisi III DPR ini.
Terakhir, silang pendapat terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait Blok Masela.
Sudirman Said menyatakan kesal karena kerjanya dihambat oleh seseorang.
Dia mengatakan bahwa orang yang dimaksud merupakan koleganya di pemerintahan.
“Kok malah kolega yang menghambat?” ujar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dia menjelaskan, koleganya tersebut menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, di antaranya keputusan pengembangan Blok Masela dan Freeport.
Jazuli Juwaini PKS : Heran Pemerintah Gaduh Sendiri, padahal Tak Pernah Diganggu DPR
Selama ini kan parlemen tidak mengganggu pemerintah. Kami oposisi di KMP tidak pernah mengganggu jalannya pemerintah