Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan, secara substansi, mendukung adanya haluan negara yang sesuai dengan semangat Konstitusi dan tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.
“Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu haluan negara,” jelas Jazuli saat membuka acara FGD ‘Relevankan GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, Kamis (3/3).
Jazuli menegaskan demikian dengan didasarkan pada 3 (tiga) hal. Pertama, Bangsa Indonesia sudah saatnya memiliki kembali garis-garis besar yang merupakan perwujudan dari kehendak dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan pemerintah sehingga hasilnya hanya dinikmati sebagian kalangan,” tambah Legislator PKS dari Dapil Banten III ini.
Kedua, Fraksi PKS ingin kebijakan pemerintah (presiden), sebagai sebuah penjabaran visi dan misi, tidak jauh dari cita-cita konstitusi. “Baik secara ideologi, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, juga nilai-nilai luhur karakter Bangsa Indonesia,” tambah Anggota Komisi III DPR RI ini.
Ketiga, Fraksi PKS menilai pasca reformasi, Bangsa Indonesia tidak memiliki kepastian arah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Penilaian bahwa selepas reformasi kita kehilangan arah besar dalam membangun bangsa, salah satunya karena dihapusnya GBHN, meskipun kita punya UU RPJP,” tambah Jazuli.
Diketahui, untuk memperkaya wacana, Fraksi PKS juga mengundang beberapa narasumber, seperti Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara UII), Yudi Latif (Pengamat Politik), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), dan Bambang Prijambodo (Bappenas RI). Hadir beberapa peserta aktif dari beberapa anggota dan Tenaga Ahli DPR RI.
