Jazulijuwaini.com–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras kudeta militer di Turki yang terjadi sekitar pukul 22.00 WIB di Ibu Kota Ankara, dan Istanbul, Jumat (15/7).
Dimana segelintir kelompok militer Turki telah gegabah, dengan mengambil jalan pintas merebut kekuasaan pemerintahan melalui kudeta (coup d’etat).
Kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, aksi tersebut jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir.
”Kami dengan tegas menolak kudeta militer karena itu merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki dan juga kawasan di sekitarnya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/7).
Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan, Turki merupakan negara modern yang memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.
Untungnya, kudeta yang terjadi semalam digagalkan rakyat Turki sendiri. Mereka turun ke jalan sekitar pukul 02.00 WIB setelah Presiden Erdogan melalui sambungan telepon media internasional, meminta agar rakyat berkumpul di alun-alun dan bandara melawan kudeta.
“Rakyat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu,” tuturnya.
Ya, kata Jazuli, Turki mampu melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer. Pemerintahan demokratis yang dipimpin Erdogan, mampu menyelamatkan Turki sejak krisis ekonomi 2001.
Apalagi, ia mendapat dukungan 40% lebih dalam empat kali Pemilu. “Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional,” imbuhnya.
Legislator kelahiran Bekasi itu berharap, melalui kejadian ini, demokrasi di Turki semakin kokoh dan stabil.
“Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan,” sambungnya.
Kata Jazuli, di era demokrasi sekarang ini, militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis.
Jazuli juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan civil society dan penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki pascakudeta militer yang gagal itu. (http://www.jawapos.com/read/2016/07/16/39586/pks-mengecam-keras-kudeta-militer-di-turki/)
